Sentralisasi Desa, Ketika Otonomi Terjepit Regulasi dari Pusat Desa pernah ditempatkan sebagai salah satu simbol penting perubahan tata kelola pemerintahan Indonesia setelah periode panjang kebijakan yang sangat terpusat. Kehadiran Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa gagasan bahwa masyarakat desa bukan sekadar penerima program pemerintah, melainkan mempunyai ruang untuk menentukan kebutuhan, mengelola sumber daya, dan menyusun pembangunan berdasarkan keadaan wilayahnya sendiri.
Lebih dari satu dekade kemudian, ruang tersebut kembali menjadi bahan perdebatan. Sejumlah kebijakan nasional semakin menentukan penggunaan Dana Desa melalui program yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat. Perdebatan semakin kuat pada 2026 setelah sebagian besar pagu Dana Desa diarahkan untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 menetapkan penyesuaian alokasi sebesar 58,03 persen dari pagu Dana Desa setiap desa dalam rangka mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih. Secara nasional nilainya mencapai Rp34,57 triliun dari pagu Dana Desa 2026. Pengaturan tersebut kemudian terhubung dengan pembiayaan pembangunan gerai, pergudangan, serta kelengkapan koperasi.
Kebijakan itu mempunyai tujuan ekonomi yang besar. Pemerintah ingin membangun jaringan koperasi yang mampu memperkuat distribusi barang, pangan, pembiayaan, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, ketika pelaksanaannya menggunakan bagian sangat besar dari Dana Desa, pertanyaan mengenai batas kewenangan pemerintah pusat kembali muncul.
Desa Sejak Awal Dirancang Memiliki Ruang Mengatur Sendiri
Undang Undang Desa memberi kedudukan yang berbeda kepada desa dibandingkan sekadar unit administrasi paling bawah.
Pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebut kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pasal berikutnya mengakui kewenangan berdasarkan hak asal usul serta kewenangan lokal berskala desa.
Prinsip tersebut membuat desa seharusnya mempunyai kemampuan menentukan apakah wilayahnya lebih membutuhkan embung, jalan pertanian, pelayanan kesehatan, pasar desa, air bersih, penguatan pertanian, atau kegiatan ekonomi lain.
Pilihan antara satu desa dengan desa lainnya tidak harus sama.
Desa pesisir memiliki kebutuhan berbeda dari desa pertanian. Wilayah dengan persoalan air bersih tidak dapat disamakan dengan kawasan yang membutuhkan akses jalan menuju sentra produksi.
Karena itu, keputusan lokal menjadi bagian penting dalam model pembangunan desa.
PP 16 Tahun 2026 Kembali Menegaskan Kewenangan Lokal
Pemerintah pada 27 Maret 2026 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Aturan tersebut mencabut PP Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya dan menjadi kerangka pelaksanaan terbaru bagi pemerintahan desa. Di dalamnya kembali ditegaskan bahwa kewenangan desa meliputi hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
PP tersebut bahkan memberikan contoh kewenangan lokal seperti pengelolaan pasar desa, jaringan irigasi, lingkungan permukiman, pos pelayanan terpadu, perpustakaan, embung, air minum, sampai jalan yang menghubungkan permukiman dengan wilayah pertanian.
Secara hukum, ruang lokal tersebut masih tersedia.
Persoalan mulai muncul ketika kemampuan fiskal untuk menjalankan pilihan lokal semakin banyak ditentukan oleh aturan mengenai penggunaan Dana Desa.
Desa mungkin memiliki kewenangan memilih pembangunan tertentu, tetapi pilihan tersebut menjadi sulit dilaksanakan ketika bagian besar sumber dananya sudah diarahkan untuk kebutuhan tertentu.
“Menurut penulis, otonomi tidak cukup diukur dari banyaknya kewenangan yang tertulis dalam peraturan. Otonomi juga membutuhkan ruang anggaran agar pilihan masyarakat dapat benar benar diwujudkan.”
Dana Desa 2026 Memiliki Delapan Fokus Utama
Pemerintah tidak hanya mengarahkan Dana Desa untuk koperasi.
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 menetapkan sejumlah fokus penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran 2026.
Dana tersebut diarahkan antara lain untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa, penguatan desa menghadapi perubahan iklim dan bencana, pelayanan kesehatan skala desa, ketahanan pangan, dukungan Koperasi Desa Merah Putih, Padat Karya Tunai Desa, infrastruktur digital, serta sektor prioritas lain termasuk pengembangan potensi unggulan desa.
Daftar tersebut memperlihatkan bahwa Dana Desa memang mempunyai fungsi nasional sekaligus lokal.
Pemerintah pusat mempunyai kepentingan agar Dana Desa ikut menyelesaikan persoalan besar seperti kemiskinan, kesehatan, pangan, dan transformasi digital.
Namun, semakin panjang daftar prioritas yang ditentukan dari pusat, semakin sedikit pula ruang yang dapat digunakan desa untuk kebutuhan yang hanya diketahui masyarakat setempat.
Persoalannya bukan apakah kesehatan atau ketahanan pangan penting. Keduanya jelas penting.
Persoalannya berada pada siapa yang menentukan urutan kebutuhan tersebut dan seberapa besar kebebasan desa mengubah prioritas sesuai keadaan lapangan.
Angka 58,03 Persen Memicu Perdebatan Terbesar
Perdebatan semakin kuat ketika PMK Nomor 7 Tahun 2026 menetapkan penyesuaian alokasi yang terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih sebesar 58,03 persen dari pagu Dana Desa setiap desa.
Secara nasional nilainya Rp34,57 triliun. Pagu Dana Desa 2026 berada di sekitar Rp60,57 triliun. Dengan pengaturan tersebut, porsi reguler yang tersedia berada jauh di bawah total pagu awal.
Angka inilah yang membuat sejumlah akademisi mempertanyakan kembali arah kebijakan desa.
Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada Bambang Hudayana menilai pengalihan sebagian besar Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih berpotensi melemahkan semangat otonomi desa. Menurutnya, Undang Undang Desa lahir melalui perjuangan panjang untuk mengembalikan kemampuan desa mengatur urusannya sendiri.
Kritik tersebut bukan semata mengenai koperasi.
Koperasi dapat menjadi alat ekonomi yang berguna apabila lahir dari kebutuhan masyarakat dan mempunyai model usaha yang kuat.
Yang dipersoalkan ialah keputusan fiskal yang seragam terhadap desa dengan kebutuhan sangat beragam.
Desa dengan Anggaran Kecil Merasakan Tekanan Lebih Besar
Efek dari penguncian anggaran tidak akan terasa sama di setiap desa.
Desa yang mempunyai Pendapatan Asli Desa kuat, aset produktif, BUM Desa yang berkembang, atau dukungan APBD besar mungkin masih mempunyai ruang untuk membiayai program lokal.
Situasinya berbeda pada desa yang sangat bergantung pada Dana Desa.
Bagi wilayah dengan kemampuan fiskal terbatas, berkurangnya porsi reguler dapat berarti sejumlah pembangunan harus ditunda.
Jalan usaha tani yang rusak mungkin harus menunggu. Saluran air yang membutuhkan perbaikan dapat kehilangan pembiayaan. Program pemberdayaan usaha lokal harus bersaing dengan berbagai kewajiban lain.
Anggota DPR Abdul Hadi pada Februari 2026 menyampaikan keluhan dari sejumlah kepala desa mengenai sempitnya ruang pembangunan dan menyoroti semakin banyak program yang dirasakan berasal dari instruksi pemerintah di atas desa. Ia juga menyebut adanya keluhan bahwa usulan melalui musyawarah desa sulit dieksekusi karena kemampuan anggaran berubah.
Di titik tersebut, persoalan sentralisasi tidak selalu terlihat melalui pengambilalihan kewenangan secara terang terang.
Ia dapat muncul melalui pengaturan uang.
Musyawarah Desa Bisa Kehilangan Daya Putus
Musyawarah Desa merupakan salah satu ruang penting dalam pemerintahan lokal.
Warga, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta unsur masyarakat dapat membicarakan kebutuhan yang dianggap paling mendesak.
Proses tersebut menjadi penting karena pembangunan tidak hanya berasal dari dokumen administrasi. Warga mengetahui jalan mana yang rusak, sawah mana yang kekurangan air, keluarga mana yang membutuhkan bantuan, dan kegiatan ekonomi apa yang mempunyai peluang berkembang.
Ketika sebagian besar anggaran sudah memiliki tujuan sebelum musyawarah berlangsung, fungsi forum tersebut dapat menyempit.
Masyarakat masih dapat berkumpul dan menyampaikan usulan, tetapi kemampuan untuk membiayainya belum tentu tersedia.
Dalam keadaan seperti itu, demokrasi lokal berisiko berubah menjadi proses memilih dari sisa ruang fiskal yang sudah ditentukan.
Bambang Hudayana juga menyoroti persoalan ini ketika mengkritik alokasi besar bagi Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai kebijakan tersebut dapat mengurangi kebebasan desa menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakatnya.
Pemerintah Punya Alasan Mendorong Koperasi Secara Nasional
Kritik terhadap sentralisasi perlu ditempatkan bersama alasan pemerintah membangun Koperasi Desa Merah Putih.
Program tersebut dirancang sebagai jaringan ekonomi berbasis desa dan kelurahan dalam skala nasional.
Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 menyebut pengembangan koperasi diarahkan untuk mendorong ekonomi kerakyatan melalui model usaha yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Regulasi juga mengatur pengembangan usaha, sistem informasi, pembinaan, pelaporan, pemantauan, serta evaluasi.
Dari sudut pemerintah, jaringan koperasi dalam jumlah besar dapat memberi posisi lebih kuat bagi desa dalam distribusi kebutuhan pokok, penyimpanan hasil produksi, akses pembiayaan, serta pemasaran produk.
Standardisasi tertentu juga dapat membantu pemerintah mengawasi uang negara dalam jumlah sangat besar.
Tanpa pedoman, ribuan proyek dapat menggunakan tata kelola berbeda dan sulit dievaluasi.
Persoalan yang kemudian harus dijawab ialah apakah standardisasi administrasi harus diikuti penyeragaman keputusan ekonomi.
Desa penghasil ikan tentu mempunyai model usaha berbeda dengan sentra kopi, perkebunan, kerajinan, peternakan, maupun daerah wisata.
PMK 15 Membuat Pembiayaan Koperasi Semakin Terstruktur
Pemerintah kemudian menerbitkan PMK Nomor 15 Tahun 2026 yang berlaku sejak 1 April 2026.
Aturan ini mengatur penyaluran Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, atau Dana Desa untuk membayar kewajiban pembiayaan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Pembiayaan diberikan melalui bank kepada PT Agrinas Pangan Nusantara dengan limit maksimal Rp3 miliar per unit gerai. Jangka waktunya 72 bulan dengan tingkat bunga atau imbal hasil 6 persen per tahun. Aset yang dihasilkan dapat menjadi aset pemerintah daerah atau pemerintah desa sesuai skema yang berlaku.
Pembayaran kewajiban dapat menggunakan Dana Desa.
PMK tersebut juga menetapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati hatian, serta penyaluran berdasarkan kinerja. Permohonan penyaluran dilakukan melalui mekanisme bank dan sistem pemerintah.
Dari sisi tata kelola fiskal, mekanismenya jauh lebih rinci.
Namun, semakin rinci mekanisme tersebut, semakin jelas pula besarnya peran lembaga di luar desa dalam menentukan pergerakan uang yang awalnya masuk dalam kerangka Dana Desa.
Ketika Hak Mengatur Tidak Sejalan dengan Hak Membelanjakan
Di sinilah terdapat pertentangan yang menarik.
PP Nomor 16 Tahun 2026 menyatakan desa mempunyai kewenangan lokal. Pendapatan desa juga diterima melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
Di sisi lain, regulasi fiskal dapat menentukan sebagian besar alokasi Dana Desa untuk program tertentu.
Secara formal, desa tetap mempunyai pemerintahan sendiri, APB Desa, Musyawarah Desa, BPD, serta kepala desa.
Namun, kemampuan mengambil keputusan dapat lebih sempit karena sumber dana utama telah memperoleh tujuan dari tingkat pusat.
Penelitian hukum yang diterbitkan pada Agustus 2026 juga mencatat adanya ketegangan antara prinsip pengakuan dan subsidiaritas dengan intervensi birokrasi yang berada di atas desa. Penelitian tersebut menilai perlindungan yang lebih jelas diperlukan agar kewenangan lokal tidak terus berkurang.
Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa sentralisasi tidak selalu datang dalam bentuk pembubaran lembaga lokal.
Sentralisasi dapat terjadi ketika keputusan inti sudah dibuat sebelum institusi lokal mulai bekerja.
“Menurut penulis, desa tidak harus bebas dari seluruh kebijakan nasional. Namun, program nasional seharusnya menyisakan pilihan nyata bagi warga untuk menentukan bentuk, skala, dan prioritas yang paling sesuai dengan wilayah mereka.”
Koperasi Tidak Bisa Hidup Hanya karena Gedung Sudah Berdiri
Persoalan berikutnya berada pada keberlanjutan usaha.
Sebuah koperasi membutuhkan anggota aktif, transaksi, pengurus yang kompeten, pencatatan keuangan, barang atau jasa yang benar benar dibutuhkan, serta arus pendapatan yang cukup.
Bangunan dan gudang tidak otomatis menghasilkan usaha yang sehat.
Gerai yang berdiri di desa dengan daya beli rendah membutuhkan model berbeda dari koperasi di wilayah produksi pangan.
Jika bisnis tidak berjalan, kewajiban pembiayaan tetap harus diperhitungkan.
Karena itulah ruang bagi masyarakat untuk menentukan model usaha menjadi penting.
Koperasi pada dasarnya merupakan organisasi ekonomi anggota. Keberhasilannya sangat bergantung pada apakah warga merasa mempunyai kepentingan langsung terhadap usaha tersebut.
Model yang lahir hanya karena kewajiban administrasi mempunyai risiko kehilangan keterlibatan anggota setelah tahap pembentukan selesai.
Potensi Lokal Bisa Kalah oleh Keseragaman Program
Indonesia memiliki lebih dari puluhan ribu desa dengan karakter yang sangat berbeda.
Ada desa yang hidup dari pertanian padi, perkebunan sawit, kopi, kakao, perikanan, pariwisata, kerajinan, perdagangan, hingga pekerjaan sektor jasa.
Kebijakan yang sama untuk seluruh wilayah mempunyai kelebihan berupa kemudahan koordinasi.
Namun, keseragaman juga dapat membuat potensi tertentu tidak mendapat ruang cukup.
Permendes Nomor 16 Tahun 2025 sebenarnya masih memasukkan pengembangan potensi dan keunggulan desa sebagai salah satu fokus Dana Desa 2026.
Pertanyaannya berada pada besarnya sumber dana yang tersisa setelah berbagai alokasi wajib diterapkan.
Desa yang menemukan peluang ekonomi lokal belum tentu memiliki cukup ruang untuk bergerak jika sebagian anggaran sudah terkunci.
Dalam jangka pendek, persoalan tersebut dapat terlihat sebagai keterlambatan kegiatan.
Dalam periode yang lebih panjang, desa dapat kehilangan kebiasaan menyusun inovasi sendiri karena setiap tahun menunggu daftar prioritas pemerintah pusat.
Akuntabilitas Tidak Harus Berarti Semua Keputusan Diambil Pusat
Pendukung pengaturan ketat dapat berargumen bahwa Dana Desa bersumber dari APBN sehingga pemerintah pusat mempunyai kewajiban memastikan uang digunakan dengan benar.
Argumen tersebut mempunyai dasar yang kuat.
Dana publik membutuhkan audit, laporan, indikator keberhasilan, serta mekanisme pengawasan.
Penyimpangan anggaran desa juga pernah menjadi persoalan serius sehingga penguatan kontrol tidak dapat diabaikan.
Namun, pengawasan dan sentralisasi merupakan dua hal berbeda.
Pusat dapat menetapkan standar laporan, mengawasi korupsi, menentukan aturan pengadaan, serta memeriksa hasil tanpa harus menentukan sebagian besar pilihan pembangunan.
Desa masih dapat diberikan daftar tujuan luas kemudian memilih program sesuai kebutuhan.
Pemerintah dapat menetapkan indikator keberhasilan tanpa menentukan seluruh bentuk kegiatan.
Model seperti itu menjaga dua kepentingan sekaligus, yakni akuntabilitas uang negara dan kemampuan masyarakat mengatur wilayahnya.
PP 16 Tahun 2026 Membuka Ruang yang Harus Benar Benar Dipakai
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 sebenarnya menyediakan fondasi cukup jelas bagi kewenangan desa.
Pemerintah daerah kabupaten dan kota diwajibkan mengidentifikasi serta menginventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal dengan melibatkan desa. Hasilnya kemudian ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Desa sesuai situasi serta kebutuhan lokal.
Mekanisme tersebut memberi kesempatan agar kewenangan tidak hanya menjadi teks dalam undang undang.
Desa dapat memetakan sendiri urusan yang memang mampu dikelola pada tingkat lokal.
Namun, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada kemampuan fiskal yang menyertainya.
Kewenangan mengelola embung tidak banyak berarti bila desa tidak mempunyai anggaran memperbaikinya.
Kewenangan mengelola jalan pertanian juga menjadi terbatas ketika dana pembangunan harus dialihkan untuk kewajiban lain.
Karena itu, pembahasan otonomi desa tidak dapat dipisahkan dari pembahasan Dana Desa.
Tahun 2026 Menjadi Ujian bagi Arah Tata Kelola Desa
Perubahan regulasi sepanjang 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa pemerintah sedang membangun sistem desa dengan koordinasi nasional yang jauh lebih kuat.
Koperasi Desa Merah Putih menjadi contoh paling terlihat.
Pembentukannya didukung instruksi presiden, aturan kementerian, mekanisme pembiayaan, sistem penyaluran, serta pengaturan Dana Desa.
Pada saat yang sama, PP Nomor 16 Tahun 2026 tetap mempertahankan pengakuan terhadap kewenangan lokal.
Dua arah tersebut kini berjalan bersamaan.
Pemerintah menginginkan desa menjadi bagian dari program ekonomi nasional yang terkoordinasi, sementara Undang Undang Desa tetap menghendaki masyarakat mempunyai ruang menentukan pembangunan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri.
Tarik menarik tersebut akan terlihat dalam penyusunan APB Desa, pelaksanaan Musyawarah Desa, serta keberhasilan atau kegagalan koperasi yang mulai beroperasi.
Desa yang mampu menjalankan koperasi sekaligus mempertahankan program lokal dapat menjadi contoh bahwa keduanya dapat berjalan berdampingan.
Sebaliknya, desa yang harus menghentikan pembangunan dasar karena ruang fiskalnya terlalu sempit akan menjadi bahan evaluasi bagi desain kebijakan saat ini.
Ruang Desa Tidak Seharusnya Berhenti pada Administrasi
Otonomi desa pada akhirnya diuji bukan dari berapa banyak dokumen yang dapat diterbitkan pemerintah desa.
Ukuran yang lebih penting ialah apakah masyarakat masih dapat menentukan arah penggunaan sumber daya melalui proses lokal.
Musyawarah harus menghasilkan keputusan yang mempunyai konsekuensi nyata. APB Desa harus tetap mencerminkan kebutuhan warga. Kepala desa dan BPD harus mempunyai ruang menyusun pilihan, bukan sekadar menerjemahkan instruksi.
Program nasional tetap dapat masuk ke desa, terutama untuk persoalan yang membutuhkan skala besar seperti pangan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan penguatan jaringan ekonomi.
Namun, hubungan tersebut perlu menjaga desa sebagai pelaku.
Ketika pemerintah pusat menentukan tujuan, bentuk kegiatan, sumber pembiayaan, persentase anggaran, sampai mekanisme pembayaran, ruang yang tersisa untuk keputusan lokal dapat semakin tipis.
Tahun anggaran 2026 menjadi periode penting untuk melihat apakah Koperasi Desa Merah Putih benar benar mampu menghasilkan kegiatan ekonomi yang menguatkan masyarakat atau justru membuat desa semakin bergantung kepada rancangan kebijakan yang berasal dari Jakarta. Hasil dari ribuan koperasi, kondisi APB Desa, pembangunan lokal yang berjalan atau tertunda, serta kualitas Musyawarah Desa akan menjadi ukuran paling nyata mengenai seberapa jauh prinsip otonomi masih bekerja di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan warga.
Comment